Akhir-akhir ini, menahan saham yang terus merugi rasanya sakit hati ya? Untungnya, masih ada ‘obat tahan sakit’ dalam bentuk dividen.

Terima dividen ini paling enak lho! Mutasinya di Rekening Dana Nasabah (RDN) Anda selalu utuh kan, senilai dividen per lot dikalikan jumlah lot?

Tapi sebenarnya, di situ Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang menunggu keputusan Anda, antara :

  • Ikuti persyaratan supaya Pajak Penghasilan (PPh) dividen Anda Rp 0, atau
  • Langsung bayar PPh Final 10%.

Sebagai catatan, dividen yang dibahas di artikel ini hanya berasal dari perusahaan Indonesia. Aturan untuk dividen dari luar negeri berbeda.

Kita bandingkan dari sudut pandang Paskal ya, seorang teller bank yang memasukkan angpao Lebaran dari kerabatnya ke sebuah saham blue-chip. Dengan modal Rp 3 juta, ia kecipratan dividen sebesar Rp 180 ribu. Nah, kira-kira Paskal pilih tawaran DJP yang mana?

Kok boleh beli saham pakai angpao Lebaran? Untuk penjelasannya, baca juga Masa Iya THR, Parsel, dan Angpao Lebaran Saya Dipajaki Juga?


#1: Apa saja syarat supaya PPh dividen Rp 0?

Ilustrasi pria menunjukkan portfolio sahamnya (Sumber: Tima Miroshnichenko, Pexels)


Kalau Paskal pilih opsi dividen bebas pajak, jumlah yang ia terima tetap Rp 180 ribu. Syaratnya, ia harus investasi ke aset yang berpotensi cuan dan disetujui DJP, seperti saham, surat berharga, atau emas. Jadi iPhone, mobil, dan sejenisnya tidak termasuk.

Syarat tambahan dari DJP: Paskal harus buat Laporan Realisasi Investasi selama tiga tahun berturut-turut di Coretax, seperti contoh di bawah ini:

Laporan Realisasi Investasi yang diterbitkan oleh Coretax (Sumber: Arsip penulis)


Data yang dibutuhkan juga cukup lengkap, seperti :

  • Identitas pemberi, tanggal terima, dan jumlah dividen
  • Jenis investasi, tanggal investasi, dan jumlah dividen yang diinvestasikan

Anggap saja Paskal terima dividen Rp 180 ribu pada tanggal 30 April 2026. Secara keseluruhan, ia harus :

  • Lapor Penghasilan Bukan Objek Pajak berupa dividen Rp 180 ribu di SPT Tahunan Pribadi 2026
  • Lapor harta Investasi berupa saham—kalau masih ada lot sampai akhir tahun 2026—di SPT Tahunan Pribadi 2026
  • Lapor harta Investasi yang menggunakan dividen Rp 180 ribu di SPT Tahunan Pribadi 2026
  • Buat Laporan Realisasi Investasi dividen Rp 180 ribu untuk tahun 2026, 2027, dan 2028

“Duh, repot amat sih—padahal cuma Rp 180 ribu lho!” Wajar kalau Paskal mengomel. Ribetnya minta ampun demi PPh dividen Rp 0.

#2: Dividen kena PPh berapa kalau tidak diinvestasikan kembali?

Ilustrasi pria menatap laptopnya dengan gelisah (Sumber: Mart Production, Pexels)


Kalau Paskal malas ribet dan ingin belanjakan dividennya, boleh saja—asal ia bayar PPh Pasal 4 Ayat (2) dengan tarif 10%. Ini penghitungannya:

Dividen x 10% = 180.000 x 10% = 18.000


Dari total dividen Rp 180 ribu, PPh 4 (2) yang harus ia bayar sebesar Rp 18 ribu. Jadi sisa dividennya tinggal Rp 162 ribu.

Tidak kalah ribet dengan opsi sebelumnya, Paskal perlu melakukan ini untuk bayar PPh 4 (2) atas dividennya:

  • Buat Bukti Potong (Bupot) Penyetoran Sendiri di Coretax
  • Bayar PPh Final Rp 18 ribu dan lapor SPT Masa Unifikasi untuk bulan itu
  • Lapor Penghasilan Final berupa dividen Rp 180 ribu dan PPh Final Rp 18 ribu di SPT Tahunan Pribadi 2026
  • Lapor harta Investasi berupa saham—kalau masih ada lot sampai akhir tahun 2026—di SPT Tahunan Pribadi 2026

Sebagai catatan, batas bayar PPh adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi dalam kasus Paskal, ia harus melunasi Kode Billing paling lambat tanggal 15 Mei 2026.

Selain Kode Billing, Anda juga bisa melunasi pajak di Coretax dengan fitur deposit. Untuk membandingkan keduanya, baca juga Mau Bayar Pajak di Coretax, Enaknya Pakai Billing atau Deposit?


Akhir Kata

Tabel berikut merangkum opsi pertama dan kedua dari DJP :

Aspek Opsi PPh Rp 0 Opsi PPh Pasal 4 Ayat (2)

Jumlah dividen diterima

 Utuh Dikurangi PPh sebesar 10%
Kewajiban
  • Lapor di SPT Tahunan
  • Buat Laporan Realisasi Investasi 3 tahun berturut-turut
  • Buat Bupot Pemotongan Sendiri di Coretax
  • Bayar PPh Final dan lapor SPT Masa Unifikasi via Coretax
  • Lapor di SPT Tahunan
Cocok untuk
  • Dividen jumlah besar
  • Dividen memang akan diinvestasikan lagi
  • Dividen jumlah kecil
  • Dividen rencananya dibelanjakan

 

Jadi untuk kasus Paskal, memang ia disarankan pilih opsi yang bayar PPh saja.

Tapi kalau tidak pilih dua-duanya bagaimana? Nah, bisa bahaya kalau ketahuan DJP. ‘Surat cinta’ datang, cuan pun melayang.

Jangan sampai begitu ya! Sudah rugi karena saham, masa Anda masih boncos kena sanksi DJP?