Hari begini merangkap pekerjaan sudah biasa, apalagi untuk pegawai yang sehari-hari bekerja 8-to-5. Selain karena kebutuhan ekonomi, rasa bosan di kantor malah mendorong mereka untuk mencari kesibukan lain, seperti membuka usaha.
Tapi merangkap sebagai pengusaha memang lebih sulit daripada menjadi pekerja bebas (freelancer). Untuk melihat apa saja yang harus dipersiapkan, mari kita ikuti kisah Julian, seorang programmer di PT Multi Software yang juga membuka food truck dimsum.
Apakah Anda pegawai yang hanya sesekali berjualan, mengikuti momen tertentu? Kalau iya, baca juga Bisnis Cuma Musiman, Apa Tetap Perlu Bayar dan Lapor Pajak?
#1: Apa saja kewajiban pajak Julian sebagai pegawai?
Sebagai pegawai, Julian harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar PT Multi Software bisa membuatkan Bukti Potong (Bupot) PPh 21 setiap kali ia menerima gaji. Dokumen tersebut merupakan bukti bahwa gaji Julian telah dipotong pajak dan disetorkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Di akhir tahun, ia akan menggunakan seluruh Bupot tersebut untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadinya.
Kalau ternyata nilai PPh yang sudah dipotong PT Multi Software masih lebih kecil daripada yang seharusnya Julian bayar di tahun itu, ia harus melunasi kekurangannya.
Anggap saja Julian menerima gaji Rp 9 juta tiap bulan. Saat ini, ia belum menikah dan tidak sedang menanggung biaya hidup keluarganya. Penghitungan SPT-nya akan seperti ini :
| Penjelasan | Jumlah (dalam Rp) |
| Gaji setahun (Rp 9 juta x 12 bulan) | 108.000.000 |
| Biaya jabatan (5% dari gaji) | (5.400.000) |
| Penghasilan netto setahun | 102.600.000 |
| Penghasilan Tidak Kena Pajak (belum menikah, tanpa tanggungan) | (54.000.000) |
| Penghasilan Kena Pajak | 48.600.000 |
| PPh terutang (5% dari Penghasilan Kena Pajak) | 2.430.000 |
| PPh dibayarkan PT Multi Software | (1.732.500) |
| PPh harus dibayar Julian di akhir tahun | 697.500 |
Di akhir tahun, Julian harus membayar Rp 697,5 ribu kepada DJP. Setelah itu, ia cukup melaporkan SPT Tahunannya sebelum tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
#2: Apa saja yang berubah begitu Julian menjadi pengusaha?
Pertama, Julian harus memilih metode yang akan ia gunakan untuk menghitung PPh tahunannya—antara pembukuan, pencatatan dengan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN), atau PPh Final UMKM.
Opsi pembukuan dianggap default oleh DJP, sedangkan opsi pencatatan dan PPh Final UMKM hanya bisa digunakan selama omzet usaha masih di bawah Rp 4,8M dalam setahun.
Sejak PP 20/2026 terbit, syarat UMKM yang bisa menggunakan PPh Final 0,5% semakin ketat. Baca juga PP 20/2026 Sah, UD atau PT Perorangan Saya Masih Bisa Pakai PPh Final 0,5%?
Karena usaha Julian masih baru, omzetnya masih memenuhi syarat PPh Final UMKM di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Metode ini pajaknya final 0,5% dari omzet usaha tiap bulan, jadi tidak ada pajak usaha yang terutang di akhir tahun. Pengusaha yang menggunakan metode ini juga dapat fasilitas omzet bebas pajak Rp 500 juta setahun.
Dengan asumsi food truck Julian memiliki omzet Rp 1M dalam setahun, berikut adalah penghitungan pajak UMKM-nya:
| Bulan | Omzet Bulanan (dalam Rp) | Omzet Kumulatif (dalam Rp) | PPh Final (Bulanan x 0,5%) |
|---|---|---|---|
| Januari | 80.000.000,- | 80.000.000,- | - |
| Februari | 88.000.000,- | 168.000.000,- | - |
| Maret | 72.000.000,- | 240.000.000,- | - |
| April | 65.000.000,- | 305.000.000,- | - |
| Mei | 75.000.000,- | 380.000.000,- | - |
| Juni | 90.000.000,- | 470.000.000,- | - |
| Juli | 90.000.000,- | 560.000.000,- | 300.000,- |
| Agustus | 93.000.000,- | 653.000.000,- | 465.000,- |
| September | 92.000.000,- | 745.000.000,- | 460.000,- |
| Oktober | 86.000.000,- | 831.000.000,- | 430.000,- |
| November | 72.000.000,- | 903.000.000,- | 360.000,- |
| Desember | 97.000.000,- | 1.000.000.000,- | 485.000,- |
| Total | 1.000.000.000,- | 2.500.000,- |
Julian baru akan membayar PPh pada bulan Juli, ketika omzet kumulatifnya melebihi fasilitas bebas pajak Rp 500 juta. Dari omzet kumulatif Rp 560 juta, hanya omzet yang tidak kena fasilitas yang dikenakan PPh. Artinya dari omzet bulanan Rp 90 juta, Julian hanya membayar PPh dari sisa Rp 60 juta.
Sepanjang tahun, Julian akan membayar PPh Final UMKM sebesar Rp 2,5 juta.
Di akhir tahun, jumlah PPh Kurang Bayar Julian akan tetap sama dengan saat ia masih menjadi pegawai saja. Hal ini karena PPh Final sebesar Rp 2,5 juta dilaporkan di tempat yang berbeda dan sudah final, jadi PPh usaha sampingan ini tidak mengutak-atik PPh Kurang Bayar di SPT Tahunan.
| Periode | PPh sebagai Pegawai Saja | PPh sebagai Pegawai dan Pengusaha (PPh Final UMKM) |
|---|---|---|
|
Sepanjang tahun |
PT Multi Software memotong PPh 21 dengan total Rp 1.732.500,- dari gaji |
|
| Akhir tahun |
Julian membayar Rp 697.500,- ke DJP |
Julian membayar Rp 697.500,- ke DJP |
Kesimpulan
Berikut adalah tabel perbandingan saat Julian masih menjadi pegawai saja, dan setelah merangkap sebagai pengusaha :
| Aspek | Pegawai Saja | Pegawai + Pengusaha UMKM |
|---|---|---|
| Pendaftaran awal |
Memberikan NPWP ke PT Multi Software |
Tidak ada |
|
Kewajiban sepanjang tahun |
Mengumpulkan Bupot PPh 21 dari PT Multi Software |
|
|
Jumlah PPh Kurang Bayar di akhir tahun |
Tidak terlalu besar selama PT Multi Software memotong PPh 21 dengan benar |
Lebih kecil kalau menggunakan PPh Final UMKM, tapi jauh lebih besar kalau menggunakan pembukuan atau NPPN |
|
Batas lapor SPT Tahunan WP OP |
Tanggal 31 Maret tahun berikutnya |
Tanggal 31 Maret tahun berikutnya |
Tetap semangat, entrepreneur! Asalkan administrasi Anda rapi seperti Julian, Anda tidak akan mengalami masalah saat merangkap pekerjaan begini.
Untuk penjelasan tentang perubahan pajak saat seorang pegawai merangkap sebagai freelancer, baca juga Saya Pegawai Sekaligus Freelancer, Jadi Pajaknya Bagaimana?
