Aturan Baru Penjual Online: Kapan Harus Buat NIB dan Mulai Dipajaki?

Ilustrasi pegawai online shop membungkus pesanan (Sumber: Pavel Danilyuk, Pexels)

Begini amat ya mau cari cuan di Indonesia. Jualan online yang dari dulu aman pun kini mulai kena gerebek. Wajar kalau Anda panik—jualan online penuh ketidakpastian, bahkan saat diskon tanggal kembar. Omzet kadang tidak seberapa. Ada juga yang usahanya cuma buat kerja sampingan atau tambahan uang jajan. Masa pemerintah se-bokek itu sampai ‘uang receh’ rakyatnya pun dipajaki?

Ini kebijakan terbaru pemerintah yang menyasar Anda para penjual online—baik di marketplace oranye, hijau, atau kuning maupun website khusus lainnya :

• Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026, terbit 4 Juni 2026. Pemerintah memaksa marketplace untuk menertibkan penjualnya lewat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan bukti pemenuhan standar barang atau jasa dagangannya.
• Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, sah 11 Juni 2025. Anda ingat dulu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ingin marketplace potong pajak penjual? Marketplace memang minta waktu untuk sesuaikan aplikasinya. Nah, aturan ini akan diterapkan per Agustus 2026.

Update: Sesuai Pengumuman DJP Nomor 46 Tahun 2026, pemotongan PPh 22 marketplace ditunda hingga November 2026. PPh 22 yang telanjur dipotong akan dikembalikan marketplace ke penjual online.

Nah, mari kita bahas efek Permendag 19/2026 dan PMK 37/2025 ke toko online Anda. Sampai kapan Anda bisa kucing-kucingan dengan pemerintah? Apa ada keringanan untuk penjual online yang baru merintis?

#1: Efek Permendag 19/2026 ke penjual online

#1a: Apa saja kewajiban legal penjual online yang terbaru?

Semua penjual online kini wajib buat NIB di sektor perdagangan. Sebelum ini, toko Anda kan hanya resmi berdiri di marketplace. Kalau Anda daftar NIB, pemerintah jadi tahu bahwa usaha Anda benar-benar ada.

Tiap NIB hanya berlaku untuk satu entitas usaha. Kalau Anda punya toko fisik sekaligus toko online dengan identitas yang sama, Anda cukup buat satu NIB. Begitu juga kalau toko Anda punya beberapa cabang—misal Anda punya toko online di marketplace oranye dan hijau.

Sebelum daftar NIB, Anda harus memilih Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) saat daftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk pilihan khusus penjual online, baca juga Mau Daftar NPWP Penjual Online? Cek Pilihan KBLI atau KLU Di Sini!

Lebih lanjut—menurut Pasal 4 Ayat (5), penjual online juga harus urus bukti pemenuhan standar barang atau jasanya. Informasi yang harus Anda input di Online Single Submission (OSS) bisa Anda cek di Pasal 15, sesuai gambar di bawah ini :

Penjual yang baru terdaftar di marketplace harus buat NIB sekaligus bukti pemenuhan standar maksimal enam bulan setelah pendaftarannya. Sedangkan penjual lama maksimal delapan belas bulan setelah aturan ini berlaku—alias 8 Desember 2027.

Pemerintah sendiri yang buat aturan, pemerintah juga yang merasa aturannya ribet. Solusinya, Mendag malah mewajibkan marketplace untuk menambahkan fitur yang mengarah ke website OSS. Yah, namanya juga pemerintah.

#1b: Apa konsekuensinya kalau penjual online buat NIB?

Di konten media sosial yang membahas kewajiban penjual online buat NIB, rata-rata isi komentarnya sama—takut aktivitasnya diawasi pemerintah, perizinannya dipersulit, hingga omzetnya dipajaki DJP. Tenang, ini tidak 100% benar kok!

Dengan NIB, pemerintah hanya mencatat keberadaan usaha Anda, bukan memata-matai semua keputusan usaha Anda. Jadi kalau Anda ingin gunakan fasilitas pemerintah—seperti pelatihan untuk UMKM dan pinjaman dari bank—Anda harus daftar dengan NIB. Secara teori, usaha yang punya NIB juga lebih mudah mengajukan izin.

Sekalian klarifikasi ya—Anda harus buat NPWP dulu sebelum NIB. Walaupun yang digembar-gemborkan di media sosial hanya NIB-nya, dalam praktiknya website OSS mewajibkan Anda punya NPWP. Sayangnya, Anda memang harus siap-siap tertib administrasi pajak juga dalam enam bulan ke depan.

#1c: Apa konsekuensinya kalau penjual online tidak buat NIB?

Sesuai Pasal 58, penjual online yang tidak buat NIB dan urus bukti pemenuhan standar akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis maksimal tiga kali. Setelah itu, usaha Anda akan masuk ke daftar hitam dan diblokir sementara di marketplace. Hal ini juga ditegaskan di Pasal 17 Ayat (5)—istilah resminya, marketplace harus ‘menghentikan transaksi perdagangan’.

#2: Efek PMK 37/2025 ke penjual online

#2a: Apa semua penjual online akan dipotong pajak oleh marketplace?

Sesuai Pasal 10 Ayat (1), marketplace tidak akan potong pajak kalau Anda penjual online yang memenuhi salah satu syarat ini :

• Omzet setahun di bawah Rp 500 juta dan buat surat pernyataan ke marketplace tiap awal tahun. Untuk penjelasannya, baca #2b.
• Sudah punya akun Coretax dan buat surat keterangan bebas Pajak Penghasilan (PPh) tiap tahun. Untuk penjelasannya, baca #2c.
• Jual pulsa dan kartu perdana.
• Jual emas perhiasan, emas batangan, serta perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, permata, atau batu sejenis.
• Jual atau sewakan properti, seperti tanah dan bangunan.

Anda yang bekerja sebagai kurir perusahaan ekspedisi rekanan marketplace juga tidak perlu takut dipotong pajak di sini.

Kalau Anda tidak memenuhi syarat—misalnya omzet Anda di bawah Rp 500 juta tapi Anda tidak buat surat pernyataan—nanti marketplace akan potong PPh 22 sebesar 0,5% dari tiap transaksi penjualan Anda. Untuk penjelasannya, baca #2d.

#2b: Bagaimana caranya buat surat pernyataan omzet di bawah Rp 500 juta ke marketplace?

Kalau omzet usaha Anda masih di bawah Rp 500 juta, cara supaya Anda tidak dipajaki marketplace adalah dengan buat surat pernyataan dengan template ini :

Surat pernyataan menegaskan bahwa omzet toko online Anda memang masih di bawah Rp 500 juta dan tidak perlu dipajaki PPh 22 oleh marketplace. Selain itu, DJP minta NPWP Anda di surat pernyataan, tidak bisa hanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) polosan seperti dulu. Kesimpulannya mulai sekarang, penjual online juga harus punya NPWP.

#2c: Bagaimana caranya buat surat keterangan bebas PPh di Coretax?

Kalau Anda sudah menjalankan pembukuan, mungkin Anda sudah punya Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 22. Kalau iya, kirim saja SKB Anda ke marketplace—tidak perlu buat surat pernyataan seperti #2b. Nanti marketplace tetap terbitkan tagihan per transaksi, tapi nilai PPh 22-nya 0.

Untuk mengajukan pembuatan SKB ke DJP, ada syarat administrasi seperti sudah pernah lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh dan tidak punya utang pajak. Cek dulu sebelum Anda buat pengajuan ya!

Selain syarat administrasi, Anda juga harus punya akun Coretax dan NPWP atau NIK yang sudah padan untuk ajukan SKB di Coretax. Baca caranya di Bagaimana Cara Saya 'Pindahan' dari DJP Online ke Coretax?

Formulir pengajuan SKB PPh bisa Anda temukan di halaman utama Coretax → menu Layanan WP → Buat Permohonan Layanan Administrasi seperti gambar ini :

Di halaman Permohonan Layanan Administrasi, ketik ‘SKB’ di bagian pencarian. Layanan pengajuan SKB kodenya AS.19, sedangkan jenis SKB-nya adalah AS.19-01 seperti gambar di bawah ini. Pengajuan ini akan diproses maksimal lima hari kerja.

#2d: Saya penjual online yang akan kena PPh 22 dari marketplace. Bagaimana hitungan pajaknya?

PPh 22 yang dipotong marketplace adalah sebesar 0,5% dari nilai asli transaksi penjualan Anda. Artinya total transaksi Anda sebelum dikurangi diskon dan potongan lainnya. Ongkos kirim dan asuransi produk juga tidak masuk hitungan ya.

Contoh 1 : Anda jual jaket denim yang harga jualnya Rp 300 ribu. Karena marketplace mengadakan diskon tanggal kembar, nilai bersih jaket itu jadi Rp 275 ribu saja. Pembeli check out dengan kupon Gratis Ongkir dan asuransi Rp 5 ribu.

Contoh 2 : Anda jual sandal Crocs yang harga jualnya Rp 100 ribu. Pembeli Anda ingin coba ukurannya pas atau tidak, jadi ia check out secara Cash On Delivery (COD). Ternyata ia cocok dan langsung bayar Rp 100 ribu ke kurir.

Contoh 3 : Anda jual panci yang harga jualnya Rp 200 ribu. Pembeli Anda check out dengan kupon Gratis Ongkir dan tanpa asuransi. Ternyata panci itu lecet dalam perjalanan, jadi pembeli Anda retur. Transaksi memang dianggap batal oleh marketplace, tapi mereka telanjur potong PPh 22 saat proses check out. Jadi Anda harus tunggu marketplace sepenuhnya batalkan transaksi.

Sesuai Pasal 8 Ayat (2), PPh 22 baru terutang begitu pembeli membayar marketplace. Artinya, walaupun pembeli belum selesaikan pesanan dan Anda belum terima uangnya, marketplace sudah potong PPh 22 dari transaksi itu.

Akhir Kata

Menurut salah satu menteri, penerapan Permendag 19/2026 dan PMK 37/2025 ini akan menyetarakan perlakuan pemerintah ke usaha online dengan yang fisik. Memang selama ini ada beberapa usaha yang nakalan, kabur dari kewajibannya dengan berlindung di marketplace.

Tapi bukankah sebagian besar usaha online dibuka oleh mereka yang baru merintis, takut modalnya boncos, atau memang butuh tambahan uang jajan saja? Bagus kalau usaha mereka memang siap ‘naik level’—dengan aturan ini, mereka tidak bisa menunda-nunda lagi. Nah, kalau usaha mereka masih belum siap bagaimana? Ibarat pedang bermata dua, gebrakan terbaru pemerintah ini malah bisa memperlesu ekonomi Indonesia.

Bantu IndoTaxNav berkembang yuk!

Klik 👍 Suka atau gunakan sitasi APA di bawah kalau artikel ini membantu Anda. Mampir juga ke homepage kami untuk request topik artikel atau kirim pertanyaan ya!

Punya pertanyaan pajak mendesak? Hubungi Kring Pajak (1500200) atau AR di KPP tempat Anda terdaftar.