UKP & Sertifikasi Pajak

Mau Ikut UKP A? Ini Ringkasan Materi dan Aturan Pajaknya

Lagi persiapan Ujian Kompetensi Perpajakan (UKP) A? Cek ringkasan materi, aturan pajak, dan penjelasan singkatnya di sini!

Tim IndoTaxNav

29 Okt 2026

9 menit baca

7 pembaca

✓ Diperbarui 29 Okt 2026

Ringkasan Cepat

Baca ini dulu

Apa yang perlu diketahui?

UKP A mencakup lima materi utama: Bea Meterai, Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Pajak Penghasilan Potongan/Putusan, dan Pajak Pertambahan Nilai, lengkap dengan contoh aturan dan tarif.

Siapa yang terdampak?

Peserta UKP A meliputi staf perusahaan, konsultan pajak, akuntan, serta masyarakat umum yang ingin menguji kompetensi perpajakan.

Apa yang perlu dilakukan?

Mulailah dengan membaca ringkasan materi, pelajari referensi peraturan terkait, kerjakan contoh soal, dan lakukan review rutin sebelum hari ujian.

Daftar Isi

Pernahkah Anda mendengar istilah Uji Kompetensi Perpajakan (UKP)? Ujian jenis baru ini diadakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menguji kemampuan perpajakan peserta—entah staf perusahaan, konsultan pajak, bahkan kalangan awam sekalipun.

Seperti game pada umumnya, UKP punya beberapa tingkatan. Nah, artikel ini khusus membahas UKP Tingkat A yang terdiri dari lima materi—mulai dari Bea Meterai, Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP), hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Supaya Anda tidak nyasar saat belajar, baca ringkasan materi UKP A dan referensi aturan berikut ini ya!

Apa itu Singkatan Nama Peraturan Pajak?

- UU = Undang-Undang - PMK = Peraturan Menteri Keuangan - PP = Peraturan Pemerintah - PER = Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Catatan

Artikel ini berusaha mencantumkan semua peraturan yang relevan dengan materi, tapi mungkin masih ada aturan pelaksanaan yang belum tercatat di sini.

#1: Materi Bea Meterai

Sadarkah Anda kalau tidak setiap dokumen harus ditempeli meterai? Nah, materi UKP A ini akan membahas jenis dokumen apa saja yang dikenakan Bea Meterai. Aturan teknisnya ada di UU Nomor 10 Tahun 2020 dan PMK Nomor 78 Tahun 2024.

Materi dari Kemenkeu	Aturan Pajak	Artikel Terkait
Objek, tarif, saat terutang, pihak yang terutang, dan pengecualian Bea Meterai	Pasal 3 - 9 UU Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 3 - 5 PMK Nomor 78 Tahun 2024	-
Pemungut Bea Meterai	Pasal 10 UU Nomor 10 Tahun 2020	-
Tata Cara Pembayaran Meterai	Pasal 12 UU Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 6 PMK Nomor 78 Tahun 2024	-
Sanksi administrasi maupun pidana dalam Bea Meterai	Pasal 11, 18, dan 24 UU Nomor 10 Tahun 2020	-

#2: Materi KUP, PPSP, dan Pengadilan Pajak

Bagian ini mencakup administrasi perpajakan sehari-hari, mulai dari pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pembayaran pajak, hingga pelaporannya. Materi ini juga membahas pemeriksaan dan produk hukum yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Materi dari Kemenkeu	Aturan Pajak	Artikel Terkait
NPWP dan pengukuhan PKP	Pasal 2 UU KUP PER Nomor 7 Tahun 2025	Cek 5 Menit Saja: Edisi Kewajiban Pajak Orang Pribadi Aturan Baru Penjual Online: Kapan Harus Buat NIB dan Mulai Dipajaki? Freelancer Itu Harus Daftar NPWP Sendiri atau Tunggu Dicari DJP Sih? Kapan YouTuber Harus Urus NPWP dan NIB, Hingga Bayar PPh?
Pembayaran dan pelaporan pajak	Pasal 3, 4, 9, dan 10 UU KUP	Bayar Pajak di Coretax? Cek Kode Billing Paling Umum dan Deadline Bayarnya! Kalau Saya Punya Usaha, Lapor SPT Tahunannya Waktu Maret atau April?
STP dan SKP (SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT)	Pasal 9, 13, 14, 15, 17, dan 17A UU KUP PP Nomor 50 Tahun 2022	-
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)	Pasal 20 UU KUP UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000	-
Berbagai jenis permohonan WP, meliputi: Pembetulan Keberatan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar	Pasal 8, 16, 25, dan 36 UU KUP PP Nomor 50 Tahun 2022 PMK Nomor 118 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 71 Tahun 2026	-
Proses hukum pajak berupa: Gugatan dan Banding di Pengadilan Pajak Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA)	Pasal 23, 25, dan 27 UU KUP UU Nomor 14 Tahun 2002	-
Pencatatan dan pembukuan	Pasal 28 UU KUP PP Nomor 50 Tahun 2022	Apa Efeknya Kalau Pakai Pembukuan, Pencatatan, atau PPh Final UMKM? PP 20/2026 Sah, UD atau PT Perorangan Saya Masih Bisa Pakai PPh Final 0,5%?
Penelitian, pemeriksaan, dan penyidikan	Pasal 29, 31, dan 43A UU KUP PMK Nomor 15 Tahun 2025 PMK Nomor 17 Tahun 2025	Pemeriksa Pajak Ngotot Koreksi SPT, Saya Harus Bagaimana?
Sanksi-sanksi	Pasal 7, 8, 9, 13 - 15, dan 19 UU KUP	-
Restitusi	Pasal 11, 17B - 17D UU KUP	-
Ketentuan pidana	Pasal 38 - 43A UU KUP	-

Wajar kok kalau Anda kewalahan saat mempelajari materi KUP. Aturan ini memang ribet karena Anda dituntut memahami alur administrasi, hak dan kewajiban WP, serta konsekuensi dari produk hukum DJP.

#3: Materi PPh OP

Materi PPh OP membahas subjek pajak OP, objek pajak, hingga cara menghitung PPh OP di SPT Tahunan. Referensi aturannya sebagian besar dari UU PPh.

Materi dari Kemenkeu	Aturan Pajak	Artikel Terkait
Subjek pajak OP (termasuk Warisan Belum Terbagi / WBT): Subjek Pajak Dalam Negeri Subjek Pajak Luar Negeri	Pasal 2 UU PPh	Cek 5 Menit Saja: Edisi Kewajiban Pajak Orang Pribadi
Saat dimulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif OP (termasuk WBT)	Pasal 2A UU PPh	-
Pihak yang dikecualikan dari subjek pajak OP	Pasal 3 UU PPh	Cek 5 Menit Saja: Edisi Kewajiban Pajak Orang Pribadi
Objek pajak OP dan penghasilan yang dikenakan pajak	Pasal 4 UU PPh	7 Istilah Penghasilan Pajak: Omzet, Netto, hingga PPh Final Jualan Barang Pribadi, Apa Semuanya Harus Dilaporkan di SPT Tahunan? Jualan Sambil Freelance, Begini Cara Pisah Omzet dan Hitung Pajaknya Apakah Pajak Pegawai Sekaligus Pengusaha Sesusah Itu? Saya Pegawai Sekaligus Freelancer, Jadi Pajaknya Bagaimana? Fee Freelancer Masih Mengendap di Aplikasi, Apa Wajib Masuk SPT?
Penghasilan yang dikenakan PPh Final (termasuk PPh Final bagi WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu)	Pasal 4 Ayat (2) UU PPh Pasal 56 PP Nomor 20 Tahun 2026	7 Istilah Penghasilan Pajak: Omzet, Netto, hingga PPh Final Jual-Beli Obligasi Pemerintah? Jangan Lupa Lapor Pajaknya di SPT! Lebih Mudah Urus Pajak Properti yang Dipakai Sendiri, Disewakan, atau Dijual? PP 20/2026 Sah, UD atau PT Perorangan Saya Masih Bisa Pakai PPh Final 0,5%?
Penghasilan OP yang dikecualikan dari objek pajak	Pasal 4 Ayat (3) UU PPh	7 Istilah Penghasilan Pajak: Omzet, Netto, hingga PPh Final Kalau Terima Beasiswa seperti LPDP, Kena Pajak dan Lapor di SPT Tidak? Terima Dividen, Lebih Repot Urus Pajak Rp 0 atau Langsung Bayar 10% Saja?
Biaya-biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan	Pasal 6 dan 9 UU PPh	Sesuai Aturan, Ini Kisi-Kisi Biaya Usaha yang Boleh Tembus ke SPT Tahunan Badan Sebelum Kena Periksa, Intip Cara DJP Kroscek Biaya Usaha SPT Tahunan Badan Anda! Usaha Anda Bayar Langganan AI? Begini Cara Catatnya di SPT Tahunan! Usaha Anda Bayar Biaya Admin Marketplace? Begini Cara Catatnya di SPT Tahunan! Stok Barang Jualan Rusak karena Bencana? Begini Cara Catat dan Lapornya di SPT
Norma Penghitungan Penghasilan Neto	Pasal 14 UU PPh PER Nomor 17 Tahun 2015	Apa Efeknya Kalau Pakai Pembukuan, Pencatatan, atau PPh Final UMKM?
Pemajakan atas penghasilan keluarga	Pasal 8 UU PPh	Calon Istri Wajib Tahu! Pilih NPWP Ikut Suami atau Pisah Harta? Setelah Cerai, Apa Status Pajak Wanita Otomatis Jadi Single Lagi? Suami Istri Pisah Harta, Kok Omzet dan Penghasilannya Tetap Digabung? Aturan Baru Penjual Online: Efek PPh 22 Olshop Istri ke SPT Suami
Kompensasi kerugian	Pasal 6 Ayat (2) UU PPh	-
PTKP, tarif, dan penghitungan PPh Terutang OP	Pasal 7, 16, dan 17 UU PPh	Cek 5 Menit Saja: Edisi PTKP Orang Pribadi
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan penyesuaian fiskal OP	Pasal 4, 6, 9, dan 16 UU PPh	-
Pelunasan pajak tahun berjalan dan kredit pajak OP	Pasal 25, 28, 28A, dan 29 UU PPh	Aturan Baru Penjual Online: Bagaimana Cara Hitung PPh 22 Marketplace dan PPh Bulanan?
Penghitungan pajak akhir tahun dan angsuran PPh 25 OP	Pasal 25 UU PPh Pasal 114 - 118 PER Nomor 11 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan PER Nomor 12 Tahun 2026	-
SPT Tahunan PPh OP	UU KUP PER Nomor 11 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan PER Nomor 12 Tahun 2026	-

#4: Materi PPh Pot/Put

Ilustrasi pelayan wanita mencatat pesanan tamu di kafe (Sumber: Andrea Piacquadio, Pexels)

PPh Pot/Put membahas beberapa jenis pajak dengan pemotong, tarif, dan objek pajak yang berbeda-beda. Supaya tidak tertukar saat belajar, Anda bisa hafalkan catatan singkat berikut ini.

Apa itu Singkatan Jenis Pajak Penghasilan?

- PPh 21: Pemotongan PPh atas penghasilan OP Dalam Negeri terkait pekerjaan, jasa, atau kegiatan - PPh 22: Pemungutan PPh atas transaksi atau kegiatan usaha tertentu - PPh 23: Pemotongan PPh atas jenis penghasilan tertentu (royalti, sewa selain properti, jasa tertentu dll.) - PPh 4 (2): Pemotongan PPh Final atas jenis penghasilan tertentu (sewa properti, undian, dll.) - PPh 26: Pemotongan PPh atas penghasilan dari Indonesia untuk subjek pajak luar negeri

Tabel berikut merincikan cakupan materi PPh Pot/Put yang dibahas dalam UKP A:

Materi dari Kemenkeu	Aturan Pajak	Artikel Terkait
Pemotong PPh 21 dan pengecualiannya	Pasal 21 UU PPh Pasal 2 PMK Nomor 168 Tahun 2023	-
Penerima penghasilan yang wajib dipotong PPh 21 dan pengecualiannya	Pasal 3, 4 PMK Nomor 168 Tahun 2023	-
Penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh 21 dan pengecualiannya	Pasal 5, 6, 7 PMK Nomor 168 Tahun 2023	-
Mekanisme pemotongan / pemungutan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan: Pemberian bingkisan (hari raya dan selainnya) Fasilitas kerja dari pemberi kerja Fasilitas tempat tinggal untuk individu Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja	Pasal 4 UU PPh PP Nomor 55 Tahun 2022 PMK Nomor 66 Tahun 2023 PMK Nomor 168 Tahun 2023	Masa Iya THR, Parsel, dan Angpao Lebaran Saya Dipajaki Juga?
Pengurangan penghasilan bruto yang diperkenankan	Pasal 10, 11 PMK Nomor 168 Tahun 2023	-
Tarif, dasar pengenaan pajak, dan penerapannya	PP Nomor 58 Tahun 2023 Pasal 8, 12, 13 PMK Nomor 168 Tahun 2023	-
Penghitungan PPh 21 dalam tahun berjalan/masa atas: Penghasilan bruto teratur Penghasilan bruto tidak teratur Penghitungan PPh 21 pada akhir masa pajak bagi pegawai tetap yang tidak kehilangan kewajiban subjektif Penghitungan PPh 21 pada akhir masa pajak bagi pegawai tetap yang kehilangan kewajiban subjektif Honorarium yang diterima pemberi jasa profesi Upah harian, upah satuan, upah borongan yang dihitung atas dasar banyaknya hari kerja Honorarium dan imbalan lain yang dihitung tidak atas dasar banyaknya hari kerja	Pasal 15, 16 PMK Nomor 168 Tahun 2023	-
Hak dan kewajiban pemotong pajak	Pasal 20 PMK Nomor 168 Tahun 2023 Pasal 4 PER Nomor 11 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan PER Nomor 12 Tahun 2026	-
PPh 21 yang bersifat final (sebagai penerima): Pesangon yang dibayarkan sekaligus Tunjangan atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus	PP Nomor 68 Tahun 2009 PMK Nomor 16 Tahun 2010	-
Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan	PMK Nomor 168 Tahun 2023	-
Pengertian pemotongan secara umum (semua pasal)	Pasal 20 Ayat (2) UU PPh	-
Objek pemotongan, siapa yang wajib memotong, dasar pemotongan, dan besarnya tarif PPh 23	Pasal 23 UU PPh Pasal 1 PMK Nomor 141 Tahun 2015 Pasal 16 PER Nomor 11 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan PER Nomor 12 Tahun 2026	-
Pengecualian dari pemotongan PPh 23	Pasal 23 UU PPh Pasal 1 PMK Nomor 141 Tahun 2015	-
Objek pemotongan, siapa yang wajib memotong, dasar pemotongan, dan besarnya tarif PPh 4 (2)	Pasal 4 Ayat (2) UU PPh Pasal 16 PER Nomor 11 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan PER Nomor 12 Tahun 2026 PP Nomor 34 Tahun 2016 PP Nomor 34 Tahun 2017 PP Nomor 91 Tahun 2021	Lebih Mudah Urus Pajak Properti yang Dipakai Sendiri, Disewakan, atau Dijual? Terima Dividen, Lebih Repot Urus Pajak Rp 0 atau Langsung Bayar 10% Saja? Jual-Beli Obligasi Pemerintah? Jangan Lupa Lapor Pajaknya di SPT!
Pengecualian dari pemotongan PPh 4 (2)	Pasal 4 Ayat (2) UU PPh PP Nomor 34 Tahun 2016 PP Nomor 34 Tahun 2017	-
Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 4 (2)	Pasal 16 PER Nomor 11 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan PER Nomor 12 Tahun 2026 Pasal 171 PMK Nomor 81 Tahun 2024	Lebih Mudah Urus Pajak Properti yang Dipakai Sendiri, Disewakan, atau Dijual? Terima Dividen, Lebih Repot Urus Pajak Rp 0 atau Langsung Bayar 10% Saja?
Objek pemotongan, siapa yang wajib memotong, dasar pemotongan, dan besarnya tarif PPh 26	Pasal 26 UU PPh	-
Pengecualian dari pemotongan PPh 26	Pasal 26 UU PPh dan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang relevan	-

#5: Materi PPN dan SPT PPN

Materi PPN mencakup pembahasan tentang kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP), penghitungan PPN, pengkreditan Pajak Masukan, Faktur Pajak, hingga pelaporan SPT Masa PPN.

Materi dari Kemenkeu	Aturan Pajak	Artikel Terkait
Pengertian dasar PPN, karakteristik PPN, mekanisme PPN	Pasal 1, 1A, 2, dan 3A UU PPN PP Nomor 44 Tahun 2022	-
Kewajiban PKP: Batasan Pengusaha Kecil Kewajiban Pelaporan Usaha Pemungutan Penyetoran Pelaporan	Pasal 3A, 15A, dan 16A UU PPN	-
Objek PPN: a. Penyerahan di dalam Daerah Pabean atas: BKP dan non-BKP JKP dan non-JKP Kegiatan usaha atau pekerjaan b. Impor BKP berwujud dan non-BKP berwujud c. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean d. Ekspor BKP berwujud dan non-BKP berwujud BKP tidak berwujud dan non-BKP tidak berwujud JKP dan non-JKP e. Kegiatan membangun sendiri f. Penyerahan aktiva perusahaan yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	Pasal 4, 4A, 16C, dan 16D UU PPN PP Nomor 44 Tahun 2022	-
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan tarif: a. Dasar Pengenaan Pajak Harga jual Nilai penggantian Nilai impor/ekspor Nilai lain b. Tarif PPN 0% ekspor 12% Besaran tertentu	Pasal 7 dan 8A UU PPN PMK Nomor 11 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 53 Tahun 2025 dan PMK Nomor 1 Tahun 2026	-
Faktur Pajak: Fungsi Faktur Pajak Tata cara pengisian Faktur Pajak Ketentuan formal dan material Faktur Pajak Saat pembuatan Faktur Pajak Tata cara penggantian dan pembatalan faktur pajak serta pembetulan SPT Faktur Pajak tidak lengkap Nota Retur dan Nota Pembatalan	Pasal 13 UU PPN PP Nomor 44 Tahun 2022 Pasal 30 - 59 PER Nomor 11 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan PER Nomor 12 Tahun 2026	Cara Lengkap Membuat Faktur Pajak Keluaran di Coretax Begini Cara Impor Retur PPN Masukan dari Excel ke Coretax
Pengkreditan Pajak Masukan: Prinsip dasar Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama Kriteria Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Kriteria Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan	Pasal 9 UU PPN	-
Pemungut PPN Objek pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemungut PPN Kewajiban PKP Rekanan Kewajiban Pemungut PPN	Pasal 16A UU PPN	-
Pengisian SPT Masa PPN oleh PKP Orang Pribadi	UU KUP PER Nomor 11 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan PER Nomor 12 Tahun 2026	-
Fasilitas: PPN tidak dipungut Dibebaskan dari pengenaan PPN	Pasal 16B UU PPN	-

Akhir Kata

Semoga artikel ini bisa membantu Anda memahami materi UKP A ya! Tabel kisi-kisi UKP A di atas juga bisa Anda temukan di website Kemenkeu Learning Center (KLC).

Daripada Anda begadang H-1 ujian, lebih baik Anda mencicil dulu materi yang jarang Anda temui sehari-hari. Kalau ada waktu senggang, baru Anda lanjutkan dengan materi yang sudah jadi ‘makanan pokok’ pekerjaan Anda.

Tetap semangat ya, sesama pejuang UKP!

Setelah lulus UKP A, apakah Anda berencana mengikuti UKP B? Kalau iya, cek ringkasan materi dan referensi aturannya di Mau Ikut UKP B? Ini Ringkasan Materi dan Aturan Pajaknya

Apakah artikel ini membantu Anda?

Masukan Anda membantu kami menulis panduan yang lebih baik

Komentar0

Tinggalkan Komentar

Nama *

Email (opsional, tidak dipublikasikan)

Tampilkan nama saya di komentar ini. Jika tidak dicentang, komentar akan ditampilkan sebagai Anonim.

Memuat komentar...

Update mingguan IndoTaxNav ⏰

Ringkasan semua artikel IndoTaxNav yang terbit tiap minggu.

Deadline berikutnya

SPT Tahunan Orang Pribadi

Batas waktu

31 Maret 2027

148

Hari

Jam

Menit

Detik

Waktu masih panjang—yuk, mulai cicil persiapannya!

Baca artikel terkait

Bagikan Artikel

WhatsApp Telegram