UKP & Sertifikasi Pajak

Mau Ikut UKP B? Ini Ringkasan Materi dan Aturan Pajaknya

Lagi persiapan Ujian Kompetensi Perpajakan (UKP) B? Cek ringkasan materi, aturan pajak, dan penjelasan singkatnya di sini!

Tim IndoTaxNav

22 Okt 2026

10 menit baca

63 pembaca

✓ Diperbarui 29 Okt 2026

Ringkasan Cepat

Baca ini dulu

Apa yang perlu diketahui?

UKP B mencakup delapan materi utama, mulai dari akuntansi pajak, KUP, PPh, hingga PPN.

Siapa yang terdampak?

Staf pajak, konsultan, dan masyarakat awam yang ingin mengikuti UKP B.

Apa yang perlu dilakukan?

Mulailah dari materi yang sudah lama tidak Anda pelajari, baru lanjut ke topik yang sehari-hari sudah Anda hadapi. Gunakan aturan atau link artikel IndoTaxNav dalam tabel supaya Anda lebih cepat memahami materinya.

Daftar Isi

Mungkin Anda sudah bertahun-tahun jadi staf pajak perusahaan, konsultan, atau entrepreneur yang urus pajak sendiri. Per 2026, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengadakan ‘gebrakan’ baru dalam bentuk uji kompetensi perpajakan—salah satunya kita kenal dengan sebutan Uji Kompetensi Perpajakan (UKP).

Seperti game pada umumnya, UKP punya beberapa tingkatan. Nah, artikel ini hanya membahas Tingkat B yang terdiri dari delapan materi—mulai dari Akuntansi Pajak, Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh) Badan, hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Supaya Anda tidak nyasar saat belajar, baca ringkasan materi UKP B dan dasar aturan berikut ini ya!

Apa itu Singkatan Nama Peraturan Pajak?

- UU = Undang-Undang - PMK = Peraturan Menteri Keuangan - PP = Peraturan Pemerintah - PER = Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Catatan

Artikel ini berusaha mencantumkan semua peraturan yang relevan dengan materi, tapi mungkin masih ada aturan pelaksanaan yang belum tercatat di sini.

#1: Materi Akuntansi Perpajakan

Akuntansi komersial dan fiskal punya tujuan yang berbeda, jadi ada kalanya muncul selisih penghasilan, biaya, dan nilai aset yang tercatat di laporan keuangan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan.

Materi dari Kemenkeu	Aturan Pajak	Artikel Terkait
Jurnal hak dan kewajiban perpajakan PPh Pot/Put: PPh 21 PPh 22 PPh 23 PPh 24 PPh 4 (2)	UU PPh dan peraturan pelaksanaan Pot/Put sesuai jenis pajaknya	-
Aspek pajak terhadap akuntansi untuk: Piutang Persediaan Biaya Dibayar di Muka Aktiva Tetap Aktiva Tetap Tidak Berwujud Kewajiban dan Ekuitas	UU PPh—terutama tentang objek penghasilan, biaya yang dapat dikurangkan, penilaian harta, serta penyusutan dan amortisasi	-
Akuntansi organisasi nirlaba	UU PPh—terutama ketentuan objek pajak, pengecualian objek pajak, dan biaya yang dapat dikurangkan	-
Aspek pajak terhadap akuntansi untuk pengakuan pendapatan dan biaya usaha maupun luar usaha	Pasal 4, 6, 9, dan 10 UU PPh	-
Rekonsiliasi fiskal dan jurnal penghitungan PPh Badan	Pasal 4, 6, 9, 16, 17, 28, dan 29 UU PPh	-

#2: Materi Bea Meterai

Walaupun meterai kelihatannya bisa ditempel di dokumen apapun, tidak semua jenis dokumen membutuhkannya lho. Pemerintah mengatur ketentuan teknisnya di UU Nomor 10 Tahun 2020 dan PMK Nomor 78 Tahun 2024.

Materi dari Kemenkeu	Aturan Pajak	Artikel Terkait
Objek, tarif, saat terutang, pihak yang terutang, dan pengecualian Bea Meterai	UU Nomor 10 Tahun 2020 PMK Nomor 78 Tahun 2024	-

#3: Materi KUP, PPSP, dan Pengadilan Pajak

Bagian ini mencakup administrasi perpajakan sehari-hari seperti pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pembayaran pajak, hingga pelaporannya. Lebih lanjut, materi ini juga membahas pemeriksaan dan produk hukum Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Materi dari Kemenkeu	Aturan Pajak	Artikel Terkait
NPWP dan pengukuhan PKP	Pasal 2 UU KUP PER Nomor 7 Tahun 2025	Cek 5 Menit Saja: Edisi Kewajiban Pajak Orang Pribadi Aturan Baru Penjual Online: Kapan Harus Buat NIB dan Mulai Dipajaki? Freelancer Itu Harus Daftar NPWP Sendiri atau Tunggu Dicari DJP Sih? Kapan YouTuber Harus Urus NPWP dan NIB, Hingga Bayar PPh?
Pembayaran, pemotongan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak	Pasal 3, 4, 9, dan 10 UU KUP	Bayar Pajak di Coretax? Cek Kode Billing Paling Umum dan Deadline Bayarnya! Kalau Saya Punya Usaha, Lapor SPT Tahunannya Waktu Maret atau April?
STP dan SKP (SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT)	Pasal 9, 13, 14, 15, 17, dan 17A UU KUP PP Nomor 50 Tahun 2022	-
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)	Pasal 20 UU KUP UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000	-
Berbagai jenis permohonan WP, meliputi: Pembetulan Keberatan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar	Pasal 8, 16, 25, dan 36 UU KUP PP Nomor 50 Tahun 2022	-
Proses hukum pajak berupa: Gugatan dan Banding di Pengadilan Pajak Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA)	Pasal 23, 25, dan 27 UU KUP UU Nomor 14 Tahun 2002	-
Pembukuan Badan	Pasal 28 UU KUP PP Nomor 50 Tahun 2022	Apa Efeknya Kalau Pakai Pembukuan, Pencatatan, atau PPh Final UMKM? Sesuai PP 20/2026, Masa PT, CV, dan Firma Kecil Harus Pembukuan?
Penelitian, pemeriksaan, dan penyidikan	Pasal 29, 31, dan 43A UU KUP PMK Nomor 15 Tahun 2025 PMK Nomor 17 Tahun 2025	Pemeriksa Pajak Ngotot Koreksi SPT, Saya Harus Bagaimana?
Sanksi-sanksi	Pasal 7, 8, 9, 13 - 15, dan 19 UU KUP	-
Restitusi	Pasal 11, 17B - 17D UU KUP	-
Ketentuan pidana	Pasal 38 - 43A UU KUP	-
Pencatatan dan pembukuan Orang Pribadi (OP)	Pasal 28 UU KUP PP Nomor 50 Tahun 2022	Apa Efeknya Kalau Pakai Pembukuan, Pencatatan, atau PPh Final UMKM? PP 20/2026 Sah, UD atau PT Perorangan Saya Masih Bisa Pakai PPh Final 0,5%?

Kalau Anda kewalahan saat mempelajari Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), tenang—Anda tidak sendirian kok. Aturan ini memang ribet karena Anda dituntut memahami tahapan birokrasi DJP. Mau bagaimana lagi, toh Indonesia pakai sistem self assessment.

#4: Materi PBB-P5L

Ilustrasi pekerja sedang melakukan penggalian (Sumber: Maksim Romashkin, Pexels)

Berbeda dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang umum kita kenal, materi UKP B ini membahas PBB yang dikelola pemerintah pusat, yaitu PBB-P5L.

Cakupan PBB-P5L meliputi sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral atau batu bara, serta sektor lainnya. Dalam sektor pertambangan, ada klasifikasi khusus untuk pengusahaan panas bumi.

Materi dari Kemenkeu	Aturan Pajak	Artikel Terkait
Subjek pajak, wajib pajak, dan klasifikasi objek pajak	UU Nomor 12 Tahun 1985 jo. UU Nomor 12 Tahun 1994 PMK Nomor 186 Tahun 2019 jo. PMK Nomor 234 Tahun 2022	-
Subjek dan objek pajak yang dikecualikan atau tidak dikenakan PBB	Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 1985 jo. UU Nomor 12 Tahun 1994	-
Pendaftaran, pelaporan, dan pendataan objek pajak	PMK Nomor 81 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2026 PER Nomor 7 Tahun 2025
Penetapan NJOP: Penilaian Tahun pajak Saat terutang pajak	PMK Nomor 186 Tahun 2019 jo. PMK Nomor 234 Tahun 2022	-
Pengenaan PBB: NJOPTKP NJKP Tarif PBB Terutang	UU PBB PP Nomor 25 Tahun 2002	-
Ketetapan dan penagihan pajak: SPPT SKP PBB STP PBB	UU PBB PMK Nomor 81 Tahun 2024	-
Upaya hukum PBB: Keberatan Gugatan Banding Peninjauan Kembali	PMK Nomor 118 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 71 Tahun 2026	-
Upaya hukum non-Keberatan: Pembetulan Pengurangan PBB Pengurangan denda administrasi PBB Pembatalan SPPT, SKP PBB, dan STP PBB yang tidak benar	PMK Nomor 118 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 71 Tahun 2026	-

#5: Materi PPh OP

Materi PPh OP di sini hanya membahas Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN); pemajakan penghasilan suami, istri, dan anak; serta penghitungan PPh terutang OP.

Materi dari Kemenkeu	Aturan Pajak	Artikel Terkait
Norma Penghitungan Penghasilan Neto	Pasal 14 UU PPh PER Nomor 17 Tahun 2015	Apa Efeknya Kalau Pakai Pembukuan, Pencatatan, atau PPh Final UMKM?
Pemajakan atas penghasilan keluarga	Pasal 8 UU PPh	Calon Istri Wajib Tahu! Pilih NPWP Ikut Suami atau Pisah Harta? Setelah Cerai, Apa Status Pajak Wanita Otomatis Jadi Single Lagi? Suami Istri Pisah Harta, Kok Omzet dan Penghasilannya Tetap Digabung? Aturan Baru Penjual Online: Efek PPh 22 Olshop Istri ke SPT Suami
PTKP, tarif, dan penghitungan PPh Terutang Orang Pribadi	Pasal 6, 7, 16, dan 17 UU PPh	Cek 5 Menit Saja: Edisi PTKP Orang Pribadi

#6: Materi PPh Pot/Put

PPh Pot/Put membahas beberapa jenis pajak dengan pemotong, tarif, dan objek pajak yang berbeda-beda. Supaya tidak tertukar saat belajar, Anda bisa hafalkan catatan singkat berikut ini.

Apa itu Singkatan Jenis Pajak Penghasilan?

- PPh 21: Pemotongan PPh atas penghasilan OP Dalam Negeri terkait pekerjaan, jasa, atau kegiatan - PPh 22: Pemungutan PPh atas transaksi atau kegiatan usaha tertentu - PPh 23: Pemotongan PPh atas jenis penghasilan tertentu (royalti, sewa selain properti, jasa tertentu dll.) - PPh 4 (2): Pemotongan PPh Final atas jenis penghasilan tertentu (sewa properti, undian, dll.) - PPh 26: Pemotongan PPh atas penghasilan dari Indonesia untuk subjek pajak luar negeri

Tabel berikut merincikan cakupan materi PPh Pot/Put yang dibahas dalam UKP B:

Materi dari Kemenkeu	Aturan Pajak	Artikel Terkait
Pemotong PPh 21 dan pengecualiannya	Pasal 21 UU PPh Pasal 2 PMK Nomor 168 Tahun 2023	-
Penerima penghasilan yang wajib dipotong PPh 21 dan pengecualiannya	Pasal 3, 4 PMK Nomor 168 Tahun 2023	-
Penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh 21 dan pengecualiannya	Pasal 5, 6, 7 PMK Nomor 168 Tahun 2023	-
Mekanisme pemotongan / pemungutan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan: Pemberian bingkisan (hari raya dan selainnya) Fasilitas kerja dari pemberi kerja Fasilitas tempat tinggal untuk individu Fasilitas kendaraan dari pemberi kerja	Pasal 4 UU PPh PP Nomor 55 Tahun 2022 PMK Nomor 66 Tahun 2023 PMK Nomor 168 Tahun 2023	Masa Iya THR, Parsel, dan Angpao Lebaran Saya Dipajaki Juga?
Pengurangan penghasilan bruto yang diperkenankan	Pasal 10, 11 PMK Nomor 168 Tahun 2023	-
Tarif, dasar pengenaan pajak, dan penerapannya	PP Nomor 58 Tahun 2023 Pasal 8, 12, 13 PMK Nomor 168 Tahun 2023	-
Penghitungan PPh 21 dalam tahun berjalan/masa atas: Penghasilan bruto teratur Penghasilan bruto tidak teratur Penghitungan PPh 21 pada akhir masa pajak bagi pegawai tetap yang tidak kehilangan kewajiban subjektif Penghitungan PPh 21 pada akhir masa pajak bagi pegawai tetap yang kehilangan kewajiban subjektif Honorarium yang diterima pemberi jasa profesi Upah harian, upah satuan, upah borongan yang dihitung atas dasar banyaknya hari kerja Honorarium dan imbalan lain yang dihitung tidak atas dasar banyaknya hari kerja	Pasal 15, 16 PMK Nomor 168 Tahun 2023	-
Hak dan kewajiban pemotong pajak	Pasal 20 PMK Nomor 168 Tahun 2023 Pasal 4 PER Nomor 11 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan PER Nomor 12 Tahun 2026	-
PPh 21 yang bersifat final: Pesangon yang dibayarkan sekaligus Tunjangan atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus	PP Nomor 68 Tahun 2009 PMK Nomor 16 Tahun 2010	-
Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan (semua pasal)	PMK Nomor 168 Tahun 2023	-
Pengisian SPT PPh 21	Pasal 11 PER Nomor 11 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan PER Nomor 12 Tahun 2026	-
Objek pemotongan, siapa yang wajib memotong, dasar pemotongan dan besarnya tarif PPh 22	Pasal 22 UU PPh Pasal 2 PMK Nomor 48 Tahun 2023 Pasal 2 - 3 PMK Nomor 37 Tahun 2025 Pasal 2 - 3 PMK Nomor 51 Tahun 2025	Aturan Baru Penjual Online: Bagaimana Cara Hitung PPh 22 Marketplace dan PPh Bulanan?
Pengecualian dari pemotongan PPh 22	Pasal 4 PMK Nomor 51 Tahun 2025	-
PPh 22 Final (penjualan BBM ke penyalur/agen)	Pasal 10 PMK Nomor 51 Tahun 2025	-
Objek pemotongan, siapa yang wajib memotong, dasar pemotongan dan besarnya tarif PPh 23	Pasal 23 UU PPh Pasal 1 PMK Nomor 141 Tahun 2015 Pasal 16 PER Nomor 11 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan PER Nomor 12 Tahun 2026	-
Pengecualian dari pemotongan PPh 23	Pasal 23 UU PPh Pasal 1 PMK Nomor 141 Tahun 2015	-
Objek pemotongan, siapa yang wajib memotong, dasar pemotongan dan besarnya tarif PPh 4 (2)	Pasal 4 Ayat (2) UU PPh Pasal 16 PER Nomor 11 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan PER Nomor 12 Tahun 2026 PP Nomor 34 Tahun 2016 PP Nomor 34 Tahun 2017	Lebih Mudah Urus Pajak Properti yang Dipakai Sendiri, Disewakan, atau Dijual? Jual-Beli Obligasi Pemerintah? Jangan Lupa Lapor Pajaknya di SPT!
Pengecualian dari pemotongan PPh 4 (2)	Pasal 4 Ayat (2) UU PPh PP Nomor 34 Tahun 2016 PP Nomor 34 Tahun 2017	-
Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 4 (2)	Pasal 16 PER Nomor 11 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan PER Nomor 12 Tahun 2026 Pasal 171 PMK Nomor 81 Tahun 2024	-
Objek pemotongan, siapa yang wajib memotong, dasar pemotongan dan besarnya tarif PPh 26	Pasal 26 UU PPh	-
Pengecualian dari pemotongan PPh 26	Pasal 26 UU PPh dan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang relevan	-
Hak dan kewajiban penerima penghasilan yang dipotong pajak	UU KUP UU PPh	-

#7: Materi PPh Badan

Ilustrasi buruh pabrik di suatu PT UMKM (Sumber: Equalstock In, Pexels)

Materi PPh Badan memang terlihat banyak, tapi tujuannya tetap menghitung nilai PPh terutang dan menentukan apakah ada PPh yang masih harus dibayar.

Saat mempelajari materi ini, Anda harus memastikan penghasilan dan biaya komersial memang diizinkan oleh aturan pajak dan lolos koreksi fiskal. Setelah itu baru Anda cari Penghasilan Kena Pajak, PPh terutang, hingga PPh yang masih harus dibayar (kalau ada).

Materi dari Kemenkeu	Aturan Pajak	Artikel Terkait
Subjek pajak DN dan LN	Pasal 2 UU PPh	-
Saat dimulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif Badan	Pasal 2A UU PPh	-
Pihak yang dikecualikan dari subjek pajak Badan	Pasal 3 UU PPh	-
Objek pajak Badan, meliputi: Penghasilan yang dikenakan pajak Penghasilan objek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)	Pasal 4 dan 5 UU PPh	7 Istilah Penghasilan Pajak: Omzet, Netto, hingga PPh Final
Penghasilan yang Dikenakan PPh Final Badan, termasuk PPh Final bagi WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu	Pasal 4 Ayat (2) UU PPh Pasal 56 PP Nomor 20 Tahun 2026	7 Istilah Penghasilan Pajak: Omzet, Netto, hingga PPh Final Jual-Beli Obligasi Pemerintah? Jangan Lupa Lapor Pajaknya di SPT! Lebih Mudah Urus Pajak Properti yang Dipakai Sendiri, Disewakan, atau Dijual? Sesuai PP 20/2026, Masa PT, CV, dan Firma Kecil Harus Pembukuan?
Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak Badan	Pasal 4 Ayat (3) UU PPh	7 Istilah Penghasilan Pajak: Omzet, Netto, hingga PPh Final
Biaya-biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan Badan	Pasal 6 dan 9 UU PPh	Sesuai Aturan, Ini Kisi-Kisi Biaya Usaha yang Boleh Tembus ke SPT Tahunan Badan Sebelum Kena Periksa, Intip Cara DJP Kroscek Biaya Usaha SPT Tahunan Badan Anda! Usaha Anda Bayar Langganan AI? Begini Cara Catatnya di SPT Tahunan! Usaha Anda Bayar Biaya Admin Marketplace? Begini Cara Catatnya di SPT Tahunan! Stok Barang Jualan Rusak karena Bencana? Begini Cara Catat dan Lapornya di SPT
Pengakuan untuk: Harga perolehan dan pengalihan harta Penilaian dan pemakaian persediaan	Pasal 10 UU PPh	Jual-Beli Obligasi Pemerintah? Jangan Lupa Lapor Pajaknya di SPT! Lebih Mudah Urus Pajak Properti yang Dipakai Sendiri, Disewakan, atau Dijual? Stok Barang Jualan Rusak karena Bencana? Begini Cara Catat dan Lapornya di SPT
Hubungan istimewa	Pasal 18 UU PPh	-
Penyusutan dan amortisasi fiskal	Pasal 10, 11, dan 11A UU PPh PMK Nomor 72 Tahun 2023	-
Kompensasi kerugian	Pasal 6 (2) UU PPh	-
Perhitungan dan tarif PPh Terutang Badan	Pasal 17 dan 31E UU PPh	-
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan penyesuaian fiskal Badan	Pasal 4, 6, 9, dan 16 UU PPh	-
Pelunasan pajak tahun berjalan dan kredit pajak Badan	Pasal 25, 28, 28A, dan 29 UU PPh	Aturan Baru Penjual Online: Bagaimana Cara Hitung PPh 22 Marketplace dan PPh Bulanan?
Penghitungan pajak akhir tahun dan angsuran PPh 25 Badan	Pasal 25 UU PPh Pasal 114 - 118 PER Nomor 11 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan PER Nomor 12 Tahun 2026	-
Fasilitas selain Pasal 31 E (non-PMA dan BUT)	Pasal 31A UU PPh	-
SPT Tahunan PPh Badan	UU KUP PER Nomor 11 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan PER Nomor 12 Tahun 2026	-

#8: Materi PPN dan SPT PPN

Materi PPN mencakup pembahasan tentang kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP), penghitungan PPN, pengkreditan Pajak Masukan, Faktur Pajak, hingga pelaporan SPT Masa PPN.

Materi dari Kemenkeu	Aturan Pajak	Artikel Terkait
Pengertian dasar PPN, karakteristik PPN, mekanisme PPN	Pasal 1, 1A, 2, dan 3A UU PPN PP Nomor 44 Tahun 2022	-
Kewajiban PKP: Batasan Pengusaha Kecil Kewajiban Pelaporan Usaha Pemungutan Penyetoran Pelaporan	Pasal 3A, 15A, dan 16A UU PPN	-
Objek PPN: a. Penyerahan di dalam Daerah Pabean atas: BKP dan non-BKP JKP dan non-JKP Kegiatan usaha atau pekerjaan b. Impor BKP berwujud dan non-BKP berwujud c. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean d. Ekspor BKP berwujud dan non-BKP berwujud BKP tidak berwujud dan non-BKP tidak berwujud JKP dan non-JKP e. Kegiatan membangun sendiri f. Penyerahan aktiva perusahaan yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	Pasal 4, 4A, 16C, dan 16D UU PPN PP Nomor 44 Tahun 2022	-
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan tarif: a. Dasar Pengenaan Pajak Harga jual Nilai penggantian Nilai impor/ekspor Nilai lain b. Tarif PPN 0% ekspor 12% Besaran tertentu	Pasal 7 dan 8A UU PPN PMK Nomor 11 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 53 Tahun 2025 dan PMK Nomor 1 Tahun 2026	-
Faktur Pajak: Fungsi Faktur Pajak Tata cara pengisian Faktur Pajak Ketentuan formal dan material Faktur Pajak Saat pembuatan Faktur Pajak Tata cara penggantian dan pembatalan faktur pajak serta pembetulan SPT Faktur Pajak tidak lengkap Nota Retur dan Nota Pembatalan	Pasal 13 UU PPN PP Nomor 44 Tahun 2022 Pasal 30 - 59 PER Nomor 11 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan PER Nomor 12 Tahun 2026	Cara Lengkap Membuat Faktur Pajak Keluaran di Coretax Begini Cara Impor Retur PPN Masukan dari Excel ke Coretax
Pengkreditan Pajak Masukan: Prinsip dasar Pengkreditan Pajak Masukan dalam Masa Pajak yang tidak sama Kriteria Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Kriteria Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan	Pasal 9 UU PPN	-
Pemungut PPN Objek pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemungut PPN Kewajiban PKP Rekanan Kewajiban Pemungut PPN	Pasal 16A UU PPN	-
Pengisian SPT Masa PPN oleh PKP Orang Pribadi	UU KUP PER Nomor 11 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan PER Nomor 12 Tahun 2026	-
Fasilitas: PPN tidak dipungut Dibebaskan dari pengenaan PPN	Pasal 16B UU PPN	-

Akhir Kata

Tabel kisi-kisi UKP B juga bisa Anda temukan di website Kemenkeu Learning Center (KLC). Jangan sampai tergoda Sistem Kebut Semalam (SKS) ya! Materi ujiannya cukup banyak, jadi sayangi otak Anda yang mungkin sudah burnt-out gara-gara kerjaan.

Mulailah dari materi yang sudah lama tidak Anda pelajari, baru lanjut ke topik yang sehari-hari sudah Anda hadapi. Gunakan aturan atau link artikel IndoTaxNav dalam tabel di atas supaya Anda lebih cepat memahami materinya.

Tetap semangat, sesama pejuang ujian!

Selain UKP B, apakah Anda juga berencana ikut UKP A? Kalau iya, cek ringkasan materi dan referensi aturannya di Mau Ikut UKP A? Ini Ringkasan Materi dan Aturan Pajaknya

Apakah artikel ini membantu Anda?

Masukan Anda membantu kami menulis panduan yang lebih baik

Komentar0

Tinggalkan Komentar

Nama *

Email (opsional, tidak dipublikasikan)

Tampilkan nama saya di komentar ini. Jika tidak dicentang, komentar akan ditampilkan sebagai Anonim.

Memuat komentar...

Update mingguan IndoTaxNav ⏰

Ringkasan semua artikel IndoTaxNav yang terbit tiap minggu.

Deadline berikutnya

SPT Tahunan Orang Pribadi

Batas waktu

31 Maret 2027

148

Hari

Jam

Menit

Detik

Waktu masih panjang—yuk, mulai cicil persiapannya!

Baca artikel terkait

Bagikan Artikel

WhatsApp Telegram