Dirgahayu Indonesia! Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) seumur hidup, apa harapan Anda untuk negara ini di umurnya yang ke-81?

Seperti biasa, perayaan ulang tahun di Indonesia rasanya tidak lengkap kalau belum membandingkan diri dengan tetangga yang seumuran. Atau dalam artikel ini, membandingkan pajak Indonesia dengan Vietnam yang umurnya cuma selisih dua minggu.

Apa benar Vietnam sudah menang banyak dari Indonesia, seperti kata berita mainstream hari-hari ini? Atau Indonesia masih bisa membanggakan rapor pajaknya atas Vietnam?

#1: Seberapa banyak uang rakyat yang berhasil dikumpulkan Indonesia dan Vietnam?

Ilustrasi suasana perkantoran di Vietnam (Sumber: Tran Nhu Tuan, Pexels)


OECD mencatat bahwa hingga 2024, rasio pajak Indonesia dan Vietnam masing-masing 11,8% dan 17,2%. Sederhananya, dari setiap 100 VND nilai ekonomi yang tercipta di Vietnam, penerimaan pajak pemerintah setara dengan 17 VND. Sedangkan di Indonesia, angkanya baru Rp 12 dari tiap Rp 100.

Kok bisa rasio pajak Indonesia ketinggalan 5,4 poin persentase dari Vietnam, padahal keduanya sama-sama merdeka pada 1945? Salah satu tantangannya adalah masih besarnya sektor informal dan aktivitas ekonomi yang sulit dijangkau administrasi pajak (Indonesia Investment, 2026; Lewis, 2019). Negara dengan struktur ekonomi seperti ini memang lebih sulit memperluas basis pajaknya (Besley & Persson, 2014).

Nah, mari kita bandingkan cara Indonesia dan Vietnam memperluas penerimaan pajaknya:

Upaya Perluasan Penerimaan Pajak

Indonesia

Vietnam

Memperluas basis penerimaan

Sejak 2025, Indonesia memberlakukan Coretax yang mengintegrasikan proses administrasi pajak.

Sejak 2025, Vietnam memperluas digitalisasi administrasi pajak lewat VNeID (identitas digital) dan eTax Mobile.

Menjangkau aktivitas ekonomi digital

Sejak 2026, Indonesia mewajibkan marketplace untuk memotong PPh penjual online.

Sejak 2025, Vietnam mewajibkan marketplace untuk memungut VAT dari transaksi dan memotong PPh penjual. Kewajiban ini juga berlaku untuk platform digital dan supplier asing mulai 2026.

Mengarahkan sektor informal ke sistem pajak yang formal

Melalui PP 20/2026, Indonesia menghapus batas waktu penggunaan PPh Final UMKM untuk usaha yang memenuhi syarat.

Sejak 2026, Vietnam menghapus sistem pajak lump-sum atas penghasilan estimasi dan beralih ke pemajakan sesuai penghasilan sebenarnya.

Jadi untuk menambah penerimaan negara, Indonesia dan Vietnam tidak langsung membabi-buta menaikkan tarif pajak. Mereka justru berusaha menambal kebocoran dengan memperluas basis pajak, memperbaiki administrasi, dan menutup loophole peraturan.

Apakah usaha Anda masih bisa pakai PPh Final UMKM sesuai PP 20/2026? Baca penjelasannya di sini:

UD dan PT Perorangan: PP 20/2026 Sah, UD atau PT Perorangan Saya Masih Bisa Pakai PPh Final 0,5%?

PT, CV, dan firma: Sesuai PP 20/2026, Masa PT, CV, dan Firma Kecil Harus Pembukuan?


#2: Seberapa mudah rakyat Indonesia dan Vietnam menjalankan kewajiban pajaknya?

Ilustrasi freelancer pusing memikirkan tagihan pajaknya (Sumber: Oladimeji Ajegbile, Pexels)


Sejak 2020, OECD mencetuskan visi Tax Administration 3.0 supaya proses pembayaran pajak jadi lebih mudah dan terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari Wajib Pajak (WP). Indonesia sudah berusaha mewujudkannya lewat Coretax, sedangkan Vietnam lewat eTax Mobile.

Indonesia dan Vietnam menganut pajak self-assessment, jadi WP harus hitung, setor, dan lapor pajaknya sendiri. Mari kita bandingkan seberapa mudah rakyat Indonesia dan Vietnam menjalankan kewajiban pajaknya:

Kewajiban Pajak

Indonesia

Vietnam

Daftar identitas pajak
  • Daftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bisa online lewat Coretax.
  • Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah dipadankan dengan NPWP untuk administrasi pajak.
  • Daftar Tax Identification Number (TIN) bisa dibantu pemberi kerja atau mandiri lewat portal eTax Services.
  • Personal Identification Number (PIN) sudah dipadankan dengan TIN untuk administrasi pajak.

Hitung pajak
  • Data tertentu, seperti gaji dan potongan pajaknya, bisa muncul otomatis di Coretax.
  • Banyak kolom Surat Pemberitahuan (SPT) yang diberi rumus otomatis.
  • Data tertentu, seperti gaji dan potongan pajaknya, bisa muncul otomatis di eTax Mobile.
  • Banyak kolom Tax Finalization Declaration yang diberi rumus otomatis.

Setor pajak
  • Kode Billing bisa dibayar lewat mobile banking, e-wallet, atau marketplace.
  • WP juga bisa isi Deposit Pajak di awal, lalu memakainya untuk bayar berbagai pajak.
  • Bayar pajak bisa langsung di eTax Mobile karena terintegrasi dengan bank.
  • Bayar pajak juga lebih mudah dengan QR Code eTax Mobile.

 

Lapor pajak
  • Progres pengisian SPT bisa disimpan dan dilanjutkan kemudian.
  • Beberapa data di SPT bisa diimpor massal.
  • Pengisian Tax Finalization Declaration bisa lewat handphone.
  • Ada chatbot artificial intelligence (AI) untuk menjawab pertanyaan individu dan usaha rumahan.

Baik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun General Department of Taxation (GDT) punya tujuan yang sama, yaitu administrasi pajak satu pintu—mulai dari pendaftaran, penghitungan, penyetoran, hingga pelaporan dilakukan di aplikasi yang sama. Tapi arah mereka sedikit berbeda.

Indonesia masih fokus menyederhanakan administrasi pajak, misalnya lewat Deposit Pajak yang fleksibel untuk membayar jenis pajak apapun tanpa ada batas waktu.

Sedangkan Vietnam berusaha menuntun rakyatnya untuk memahami kewajiban pajak, terutama mereka yang berada di sektor informal. Sekarang chatbot AI di eTax Mobile baru bisa menjawab pertanyaan sederhana, tapi GDT terus mengembangkannya supaya kelak bisa membantu pengisian laporan tahunan.

Untuk penjelasan lebih lanjut tentang Deposit Pajak, baca juga Mau Bayar Pajak di Coretax, Enaknya Pakai Billing atau Deposit?


#3: Sebenarnya rakyat Indonesia dan Vietnam paling banyak bayar pajak apa?

Ilustrasi pemilik toko teh mencatat penjualannya (Sumber: Tima Miroshnichenko, Pexels)


Setelah membahas kemampuan Indonesia dan Vietnam mengumpulkan pajak dari rakyatnya, sekarang kita lihat dari mana uang itu berasal. Apakah Indonesia dan Vietnam sama-sama mengandalkan pajak konsumsi, atau justru pajak penghasilan? Berikut tabel perbandingannya:

Tabel Perbandingan Proporsi Jenis Pajak Indonesia dan Vietnam
(Sumber: Revenue Statistics in Asia and the Pacific oleh OECD, 2026)

Jenis Pajak

% terhadap Total Pajak Indonesia

% terhadap Total Pajak Vietnam

Pajak atas penghasilan dan laba

40,5

29,9

Iuran jaminan sosial

4,3

30

Pajak properti

1,5

0,2

Pajak atas barang dan jasa

43,1

39,9

Pajak lain

10,6

0

Total (dalam %)

100

100

Catatan: Iuran jaminan sosial memang bukan pajak. Tapi karena sifatnya yang wajib dan berpotensi memberikan imbal balik bagi rakyat, laporan OECD mengelompokkannya sebagai pajak.


Jenis pajak yang paling banyak dibayar rakyat Indonesia dan Vietnam ternyata sama, yaitu pajak atas barang dan jasa. Hasil ini tidak lain berkat perbaikan sistem e-invoicing dan perluasan jenis barang atau jasa yang dikenai pajak oleh kedua negara tersebut.

Indonesia juga lebih bergantung pada pajak atas penghasilan dan laba daripada Vietnam (40,5% berbanding 29,9%). Mengutip Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024, tingginya setoran Pajak Penghasilan (PPh)—terutama oleh WP korporat—didorong oleh perbaikan kondisi ekonomi, terjaganya gaji dan upah, peningkatan lapangan kerja baru, dan peningkatan aktivitas perdagangan.

Tapi perbedaan Indonesia dan Vietnam yang paling kentara terletak pada proporsi iuran jaminan sosial terhadap total penerimaan pajaknya (4,3% berbanding 30%). Beban iuran jaminan sosial Vietnam memang relatif tinggi—pekerja formal harus menanggung 10,5% dari penghasilan, sedangkan pemberi kerja menanggung 21,5%. Ironisnya, kebijakan ini malah mendorong perusahaan untuk merekrut pekerja informal (OECD, 2025).

#4: Setelah rakyat Indonesia dan Vietnam bayar pajak, pemerintah pakai uangnya untuk belanja apa?

Ilustrasi antrian naik kereta api di Jakarta (Sumber: Faisal | @Photobapak, Pexels)


Kali ini, kita tidak akan membedah betapa hemat-borosnya pemerintah Indonesia dan Vietnam dalam membelanjakan uang pajak rakyat. Kita hanya akan membandingkan fungsi belanja apa yang diprioritaskan masing-masing pemerintah di tahun 2024, seperti dalam tabel ini:

Tabel Perbandingan Belanja Indonesia dan Vietnam - parsial
(Sumber: LKPP 2024 dan Resolution 21/2026/QH16)

Fungsi

% terhadap Realisasi Belanja Indonesia

% terhadap Realisasi Belanja Vietnam

Pertahanan

7,6

29,5

Ketertiban dan Keamanan

9,2

16,8

Ekonomi

21,9

14,7

Kesehatan

4

1,6

Pendidikan

7,9

2,1

Perlindungan Sosial

10,3

11,3

Catatan: Indonesia menyajikan realisasi belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi, sedangkan Vietnam menyajikan belanja berdasarkan fungsi serta jenis belanja (development dan recurrent).

Supaya keduanya bisa dibandingkan, angka Vietnam di atas merupakan hasil penjumlahan development dan recurrent untuk tiap fungsi, dibagi dengan total belanja pemerintah.


Dari potongan tabel di atas, pemerintah Indonesia lebih banyak mengalokasikan dana untuk fungsi Ekonomi daripada Vietnam (21,9% berbanding 14,7%). Hal ini karena pemerintah Indonesia fokus membagikan subsidi dan membangun infrastruktur konektivitas sepanjang 2024.

Belanja Vietnam untuk fungsi Pertahanan jauh lebih besar daripada Indonesia (29,5% berbanding 7,6%). Belanja fungsi ini merupakan salah satu prioritas pemerintah Vietnam karena porsinya jauh lebih tinggi dari fungsi lainnya.

Menariknya, alokasi belanja pemerintah Indonesia dan Vietnam untuk fungsi perlindungan sosial nyaris sama, padahal iuran wajib di Vietnam sangat tinggi (lihat #3).

Kesimpulan: Rapor pajak siapa yang lebih bagus, Indonesia atau Vietnam?

Ilustrasi nelayan mendampingi turis di Pantai Mutiara, Trenggalek (Sumber: Sam Bagas, Unsplash)


Hingga 81 tahun setelah kemerdekaan, rapor pajak Vietnam masih lebih unggul daripada Indonesia—terutama dalam kemampuan mengumpulkan pajak. Rasio pajak Vietnam (17,2%) sudah lebih mendekati rata-rata Asia Pasifik (19,7%), sementara Indonesia (11,8%) masih harus ‘lompat galah’.

Selain itu, Vietnam juga sudah menjalankan agenda reformasi administrasi pajak sejak 2022. Bahkan kini mereka mulai memanfaatkan chatbot AI untuk menjawab pertanyaan WP dan membantu pengisian laporan.

Sedangkan Indonesia baru meluncurkan Coretax pada 2025, setelah asesmen TADAT 2023 memberikan skor akhir C—weak performance relative to international good practice. Ibarat pelari di garis start, pasti butuh waktu dan usaha ekstra untuk mengejar ketertinggalan ini.

Coretax memang masih perlu dibenahi, apalagi setelah mengevaluasi performanya sepanjang pelaporan SPT Tahunan 2025. Baca juga Rapor Merah Kemenkeu dan DJP Tangani SPT Tahunan Badan 2025


Tapi dalam urusan belanja pemerintah, ada kontras yang menarik—Indonesia mengalokasikan porsi belanja yang jauh lebih besar untuk fungsi Ekonomi (21,9%) dibandingkan Vietnam (14,7%). Dana ini dipakai untuk membagikan berbagai subsidi—termasuk BBM tertentu, LPG tabung 3 kg, dan pupuk—serta membangun rel kereta api, jalan tol, dan bandar udara. Artinya, sebagian belanja pemerintah Indonesia memang lebih dekat dengan aktivitas sehari-hari rakyatnya.

Dirgahayu Indonesia! Semoga di usianya yang ke-81 ini, Indonesia semakin fokus membenahi sistem pajaknya dan mempermudah hidup semua donatur—alias WP—bukan hanya segelintir kelompok yang berkepentingan.